Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang saya hormati,

KUALITAS pelayanan publik telah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka seluruh organisasi pemerintahan dan tak terkecuali kepolisian termasuk Polda Kaltim, melakukan pembenahan demi pembenahan.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dalam Buku Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Polda Kaltim ini, acuannya tak lepas dari prinsip:

Sederhana : Uraian layanan mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas.

Konsistensi : Memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

Partisipatif : Melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

Akuntabel : Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan ini bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Berkesinambungan : Berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.

Transparansi : Mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

Keadilan : Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Dalam pelaksanaannya, Website Polda Kaltim ini akan bermanfaat ganda. Pertama, menjadi sebuah acuan bagi para pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. Kedua, bisa dipublikasikan sehingga semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat tersebut, mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik.

Dengan dipublikasikannya standar pelayanan dan informasi yang terpercaya, masyarakat bisa mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut.

 

KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. SAFARUDDIN